Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung prinsip ini, berbagai regulasi telah ditetapkan di Indonesia, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Komisi Informasi. Daftar di bawah ini menyajikan kompilasi regulasi penting yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di berbagai tingkatan pemerintahan.

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR (Provinsi Jawa Tengah)

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI (Kabupaten Wonosobo)

PERATURAN KOMISI INFORMASI (KI)

Desa Candimulyo memanfaatkan berbagai platform media, diantaranya Website, media sosial Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok untuk menyampaikan fragmen program kegiatan sebagai sarana edukasi, sosialisasi advokasi dan intervensi program. Dengan menggunakan media analog dan digital, Desa Candimulyo berharap dapat menjangkau lebih luas, membangun sinergitas, aksesibilitas publik dan memaksimalkan program.

APBDesa 2024 Pelaksanaan